Neraca Pembayaran

Bab 2

Neraca Pembayaran

                        I. PENDAHULUAN

           

Dalam bab 2 ini,  saya membahas tentang neraca pembayaran yang mencangkup 3 faktor, yaitu: pendapatan perkapita, GNP dan GDP. Beberapa hal yang erat hubunganya dengan efek kegiatan ekonomi dalam perekonomian terbuka dibicarakan di dalam bab ini. Bab ini akan menerangkan mengenai neraca pembayaran, yaitu suatu neraca keuangan yang mengemukakan data mengenai perdagangan ekspor dan impor dan aliran ke luar dan aliran masuk dana modal ke suatu Negara.

Bab ini membahas tentang neraca pembayaran, termasuk juga faktor di dalam yang dapat mempengaruhi adanya neraca pembayaran suatu Negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk, agar pendapatan per-kapitan dapat tercapai. GNP dan GDP juga dapat mempengaruhi pendapatan perkapita Negara, dan dapat disusun dalam neraca pembayaran.

                      II. PEMBAHASAN

Ada beberapa versi yang mengatakan tentang pengertian neraca pembayaran, berikut adalah pengertian neraca pembayaran yang di ambil dari beberapa kutipan buku dan juga internet.

Menurut buku Perekonomian Indonesia karya Dr. Tulus Tambunan, mengatakan bahwa, neraca pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu Negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam dollar AS.

BOP terdiri atas tiga saldo, yakni saldo neraca transaksi berjalan (TB), saldo neraca modal (CA), dan saldo neraca moneter (MA). Saldo TB adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan (NP), yang mencatat ekspor (X) dan impor (M) barang; neraca jasa (NJ), yang mencatat X dan M jasa termasuk pendapatan/pembayaran royalty dan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri (ULN), dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; dan transaksi sepihak, yakni yang mencatat transaksi keuangan internasional sepihak atau tanpa melakukan kegiatan tertentu sebagai kompensasi dari pihak penerima.

Jika menurut buku Makro Ekonomi karya Sadono Sukirno, neraca pembayaran adalah suatu system catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antara suatu Negara dengan Negara lain dlam suatu tahun tertentu.  Neraca pembayaran dapat dibedakan kepada dua bagian yang utama, yaitu nerca berjalan dan nerca modal.

Neraca berjalan mencatat transakasi berikut:

      i.        Ekspor dan impor barang tampak

    ii.        Ekspor dan impor jasa (atau barang tak tampak)

   iii.        Pembayaran pindahan neto ke luar negeri

Dalam Neraca Modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka

panjang dan aliran modal keuangan swasta.

1.     Aliran modal jangka panjang

Ia meliputi dua jenis aliran modal: aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke Negara-negara lain. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran di antara bada-badan pemerintahan di suau Negara dengan Negara-negara lain. Sedangkan investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa mendirikan perusahaan-perusahaan—terutama perindustrian. Modal yang dibelanjakan diperoleh dari Negara asal perusahaan tersebut. Perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dengan modal jangka panjang yang dibayar ke luar negeri dinamakan neraca modal jangka panjang. Apabila positif, keadaan ini berarti lebih banyak modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dari yang dibayarkan ke luar negeri. Aliran seperti ini mambantu memperkukuh neraca pembayaran. Di smping itu aliran modal jangka panjang dapat meningkatkan perbelanjaan pembangunan pemeritah dan investor sector swasta.

2.    Aliran modal swasta dan kesilapan-ketinggalan

Dua akun penting dalam neraca pembayaran meliputi akun modal swasta dan kesilapan-ketinggalan. Yang dimaksudkan dengan modal swasta adlah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta ang asla atau valuta lainnya. Aliran keuangan ini selalu dinamakan juga sebagai hot money. Dinamakan demikian karena dana tersebut dapat mengalir dari satu Negara ke Negara lain dengan mudah dan dengan waktu yang cepat. Uang tersebut biasanya uang yang diinvestasikan di pasaran uang dan pasaran modal untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Pembelian saham-saham domestic oleh suatu perusahaan “mutual fund” di New York merupakan salah satu contoh dari aliran masuk modal swasta.  

Menurut dari internet yang saya dapatkan di situs Wikipedia Indonesia, Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi. (i) Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

(ii) Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara.    

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

         Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

         Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

         Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)

·         Sejarah

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

·         Konsep

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

a)    Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

PDB (Gross Domestic Product/GDP) adalah jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kawasan di dalam periode waktu tertentu. PDB mencakup konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan eksport dikurangi impor di dalam kawasan tertentu.

Rumus PDB :
PDB = C + I + G + (X-I)

C= Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
X = Eksport
I = Import

PDB merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut.  Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan ke kuartal atau tahun sebelumnya. Sebagai contohnya jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik  5,5% itu artinya ekonomi Indonesia bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.

Seperti yang biasa terlihat, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian. Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu negara dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi. Perubahan yang signifikan di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar kepada pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut. Investor sangat khawatir dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom seperti saya yaitu tanda terjadinya resesi.

GDP Perkapita adalah perbandingan total PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. GDP perkapita berguna dalam memperbandingkan suatu negara dengan negara lainnya untuk menunjukan performa (relatif) ekonomi negara yang bersangkutan. GDP perkapita dipandang juga dalam mengukur tingkat standar hidup dalam suatu negara dengan GDP perkapita yang tinggi diartikan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula.

GDP berdasarkan Pendekatan Pendapatan.

Menurut McEachern (2000:151) pendapatan agregat sama dengan penjumlahan semua pendaptan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Sistem pembukuan double-entry dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut: yaitu upah, bunga, sewa, dan laba dari produksi. Jadi kita dapat mengatakan bahwa:

Pengeluaran agregat = GDP = Pendapatan agregat

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. Double counting dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna akhir atau dengan cara menghitung nilai tambah pada setiap tahap produksi. Nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual barang perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input perusahaan lain.

Nilai tambah dari tiap tahap mencerminkan pendapatan atas pemilik sumber daya pada tahap yang bersangkutan. Penjumlahan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

b)   Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

            Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada atau bekerja diluar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang bekerja didalam negeri, tidak termasuk GNP.

Produk Nasional Bruto (GNP) merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan mengeluarkan faktor pendapatan dari warganegara asing yang berdomisili di negara tersebut dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang hanya dihasilkan oleh orang yang berkewarganegaraan negara tersebut saja. Dalam perhitungan, istilah ini lebih sering digunakan karena dapat menggambarkan dengan jelas prestasi ekonomi negara yang bersangkutan tanpa pengaruh dari pihak asing (dalam bentuk penanaman modal asing).

Perlu dibedakan GNP dari NNP (Net National Product) atau produk nasional neto, dimana NNP oleh banyak orang dianggap lebih tepat untuk menggambarkan kondisi perekonomian nasional karena mengeluarkan faktor penggantian modal (depresiasi) dalam perhitungannya. Jadi Pendapatan Nasional Neto (NNP) adalah pendapatan nasional yang hanya memperhitungkan investasi neto (nilai investasi bersih setelah dikurangi depresiasi dari aktiva investasi).

GNP dapat digunakan sebagai indikasi perekonomian suatu negara. Akan tetapi, Indikator tersebut juga mempunyai kelemahan yaitu :

1. Tidak memperhitungkan kegiatan produksi yang bersifat mikro seperti kegiatan rumah tangga.

2. Tidak dapat memperhitungkan kegiatan ekonomi bawah tanah (underground enocomy activities) seperti penghindaran pajak, penyelundupan dan bisnis ilegal lainnya.

3. GNP tidak memperhitungkan nilai dari aktivitas rekreasi

4. GNP tidak memperhitungkan perubahan kualitas dari barang dan jasa

5. GNP tidak memperhitungkan biaya polusi dan biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan.

·         Perhitungan GNP

Dalam pendapatan nasional yang dihitung adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional menyajikan ukuran-ukuran keseluruhan agregat nilai dasar dari seluruh barang dan jasa dalam bentuk produk akhir/jadi. Ada 3 istilah dalam pengukuran pendapatan nasional yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product).

3. Produk Nasional Neto (Net National Product).

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Unsur-Unsur Neraca Pembayaran Indonesia

Juliandi Ricardo Sipayung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi unsur-unsur neraca pembayaran Indonesia dengan metode OLS selama kurun waktu 1970 - 2003. Hasil analisis menunjukkan bahwa neraca pembayaran Indonesia mengalami perkembangan yang surplus  pasca krisis moneter. Hal ini dikarenakan semakin membaiknya kinerja ekspor sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari ekspor. Namun untuk neraca jasa, Indonesia masih mengalami defisit, sedangkan untuk neraca modal, Indonesia mengalami defisit  pasca krisis moneter melanda Indonesia.

 Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, investasi, dan ekspor tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun berjalan. Sedangkan untuk inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ekspor Indonesia pada tahun berjalan dan untuk suku bunga dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia selama kurun waktu 1970 - 2003.

Sementara itu, faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap impor di Indonesia pada tahun berjalan adalah pendapatan nasional dan impor tahun sebelumnya, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap impor Indonesia pada tahun berjalan selama periode 1970 - 2003.

Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga dalam negeri berdampak negatif dan signifikan terhadap impor Indonesia pada tahun berjalan. Selanjutnya, untuk suku bunga dalam negeri dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus modal neto di Indonesia, sedangkan inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap arus modal neto di Indonesia. Sementara untuk suku bunga luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak negatif dan signifikan terhadap arus modal neto di Indonesia selama kurun waktu penelitian, yakni 1970 - 2003.

·         Kabar dari VIVAnems pada tahun 2010:

Pendapatan per kapita 2010 diperkirakan naik sekitar US$3.000 atau Rp27 juta per tahun. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, kenaikan itu disebabkan dua faktor. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar enam persen atau lebih, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Dampaknya akan lebih bagus jika pertumbuhan PDB lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk.

"Pertumbuhan ekonomi 2010 hampir pasti sekitar enam persen atau lebih," ujar Rusman ketika dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 4 Januari 2011.

Faktor kedua, karena apresiasi rupiah. Hitungan pendapatan per kapita selama ini didasarkan pada kurs dolar. "Karena kita harus konversi dolar berdasarkan kurs, ada windfall juga," ujarnya.

Menurut Rusman, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2011 sebesar 6,4% bukan hanya bisa dicapai, bahkan dapat dilampaui. Jika momentum pertumbuhan terus dijaga, dia hakulyakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen. Syaratnya: pembangunan infrastruktur, iklim usaha yang baik, dan ekonomi dunia tidak membawa pengaruh negatif terhadap ekonomi Indonesia. Makin bergairahnya perekonomian nasional akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita.

"Kita sudah mempunyai modal di 2010 yang bagus, tinggal bagaimana kita mengelolanya dan tetap mewaspadai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Kita manfaatkan momentum geliat ekonomi dunia," ujarnya, optimistis. (kd)

III. KESIMPULAN

            Neraca pembayaran: suatu caatan atau data yang menunjukkan berbagai bentuk aliran masuk dan aliran keluar keuangan yang ddisebabkan oleh transaksi dalam neraca berjalan dan neraca modal, yang berlaku suatu tahun tertentu. Pada umumnya data yang ditebitkan meliputi aliran bersih, yaitu aliran masuk keuangan dikurangi aliran keluar keuangan.

Bentuk umum pembayaran adalah seperti yang di tunjukkan di bawah ini:

A.   Neraca perdagangan                                    : (X-M)

Ekspor                                                 : X

Impor                                                  : M

B.    Neraca jasa (neto)                                       :

Pengangkutan dan asurans  i           :

Pelanjong dan perjalanan     :

Pendapatan Investasi                       :

C.    Transfer (neto)                                            :

NERACA AKUN BERJALAN                               : A+B+C

D.   Neraca modal jangka panjang                    :

Modal pemerintah                             :

Investasi langsung pemerintah    :

E.    Modal swasta                                     :

F.    Ralat dan ketinggalan                                   :

     NERACA KESELURUHAN                                  : A+B+C+D+E+F

            Neraca akun berjalan: perbedaan nilai aliran masuk dengan aliran keluar meliputi tiga akun berikut: akun barangan, akun jasa (termasuk pendapatan investasi) dan akun pembayaran pindahan.

            Neraca keseluruhan: deficit atau surplus di antara aliran keuangan yang mask ke sebuah Negara dengan aliran keungan yang keluar dari Negara terebut. Neraca keseluruhan merupakan gabungan dari neraca berjalan dan neraca modal.

Neraca keseluruhan akan menunjukkan apakah neraca pembayaran dalam keadaan surplus atau defisit. Defisit dalam neraca pembayaran akan mengurangi cadangan, dan surplus dalam neraca pembayaran akan menanbah cadangan valuta asing.  Suatu Negara dikatakan keadaan yang ideal ialah: mencapai kesempatan kerja penuh dalam keadaan neraca pembayaran yang kukuh (dalam keadaan surplus). Apabila salah satu dari masalah dihadapi kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) perlu dijalankan.

Untuk mengatasi masalah yang dinyatakan dalam (i) pemerintah perlu menambah perbelanjaan agregat seperti yang digunakan dlam perekonomian tertutup (menambah C, I, dan G) dan menambah ekspor tetapi mengurangi impor. Masalah yang dinyatakan dalam (ii) diatasi dengan melakukan langkah yang sebaliknya dari yang baru saja dinyatakan. Masalah dalam (iii) diatasi dengan menjalankan kebijakan mengurangi perbelanjaan (pengeluaran).

IV. DAFTAR PUSTAKA

Sumber:

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Tambunan, T.H Tulus. 2003. PEREKONOMIAN INDONESIA. Jakarta: Ghalia Indonesia

http://turindraatp.blogspot.com/2009/11/gross-national-product-gnp.html

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/produk-domestik-bruto-pdbgross-domestic.html

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=114&title=pertumbuhan_domestik_bruto_pdbgdp__definisi_dan_kaitan

http://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_pembayaran

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_perkapita

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://bisnis.vivanews.com/news/read/197429-mengapa-pendapatan-per-kapita-indonesia-naik-http://www.beritaunik.net/unik-aneh/indonesia-masuk-20-negara-dengan-pdb-terbesar-di-dunia.html

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=114&title=pertumbuhan_domestik_bruto_pdbgdp__definisi_dan_kaitan

Tugas Komputer & T.I 2C

Wijii03.blogspot.com Apakah manfaat internet bagi anda?

        Manfaat internet bagi saya adalah menolong kita untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari pada buku ataupun media elektronik lainnya. Saya memanfaatkan internet untuk melihat dan mencari berita terbaru tentang actor atau penyanyi favourite saya di Korea Selatan. Internet bagi saya, dapat merasakan lebih dekat dengan Idola kita nan jauh disana. Hanya dengan Internet saya bisa tahu dan melihat aktivitas mereka.
Dengan memanfaatkan Youtube, saya bisa melihat video mereka, sedang menjalankan aktivitas ataupun melihat trailer film baru mereka. Tidak ketinggalan, kegiatan mereka di luar jadwal manggung, dalam acara televisi show atau video clip terbaru mereka dapat dengan mudah saya akses by Internet.
        Tidak hanya Youtube, saya juga memanfaatkan fasilitas untuk meng-download lagu gratis yang tertera atau berada di dalam situs itu, yaitu 4shared. Dengan menggunakan 4shared saya dapat meng-download lagu-lagu korea favourite saya. Terutama penyanyi solo asal Korea Selatan yaitu K.Will dengan nama asli adalah Kim Hyung-Soo itu.
               

Perekonomian Indonesia

Bab 1
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi disuatu Negara dapat ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantara lain, kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah. Lain lagi faktor eksternal antara lain, perkembanagan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian Negara-negara berkembang (LDSc), selama ini tidak lepas dari sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterpkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, dan tingkat pemangunan yang telah tercapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan.
Bisa dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi bukan “warisan” dari Negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa setelah lenyapnya kolonialisasi. Pengalaman Indonesia ditunjukkan pada pemerintahan Orde Lama, pada orde ini menerapkan sitem tertutup dan lebih mengutamakan militer.

B. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

1. PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/ pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu:
1. Kemampuan politik yang kuat
2. Stabilitas politk dan ekonomi
3. Sumber daya manusia yang lebih baik
4. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat
5. Kondisi ekonomi dan politik yang lebih baik
Menurut sejarah, pada masa jabatan Soeharto Indonesia berada masa jayanya sebagai Negara swasembada, dan Soeharto di juluki sebagai Bapak Pembangunan karna jasanya dibidang pertanian. Akan tetapi, suatu ketika harga-harga pupuk, bibit dan lainnya yang mahal, demi menekan harga-harga dipasaran tetap murah, Soeharto rela mengimpor dan meminjam uang kepada Negara lain untuk mensejahterakan rakyatnya. Walau semahal apapun harga dunia, Soeharto tetap menekan harga-harga agar tetap stabil. Alhasil, belum sempat hutanh-hutang terbayarkan, masa kepemimpinannya bergejolah, Korupsi dikalangan atas meraja lela. Alhasil, hutang menumpuk pada IMF lalu Soeharto digulingkan oleh para rakyatnya (akibat kerusuhan Tragedi Trisakti ) karna unsur tidak kepercayaan.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Nilai tukar rupiah pernah mencapai Rp. 15.000 per dolar AS dan membuat nilai rupiah makin melemah. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 di ganti oleh B.J. Habibie.

3. PEMERINTAHAN TRANSISI
Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie yang naik jabatan setelah Soeharto lengser. Pada tanggal 23 Mei 1998 Habibie membentuk kabinet baru, awal dari bentuknya pemerintahan transisi yang kita kita tau dengan pemerintahan reformasi. Akan tetapi setelah setahun berlalu, masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Orang-orang rezim Orde Baru dan tidak ada perubahan. Bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin menjadi-jadi, kerusahan muncul dimana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Akhirnya, banayk kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan tansisisidari pada pemerintahan reformasi.

4. PEMERINTAHAN REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Sumber: http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id/
Tambunan, Tulus T.H., 2003, PEREKONOMIAN INDONESIA, Jakarta: Ghalia Indonesia


C. SISTEM EKONOMI INDONESIA

1. Pengertian-pengertian Sistem Ekonomi
Sistem perekonomian adalah sebuah sistem yang menggerakkan sendi perekonomian nasional. Setiap negara memiliki sistem perekonomian nasional berbeda karena landasan atau falsafah yang dimilikinya pun berbeda. Ada beberapa sistem perekonomian nasional yang pernah maupun saat ini tengah berlaku di Indonesia. Mulai sistem perekonomian liberal, ekonomi sosialis, sistem demokrasi ekonomi, sampai sistem perekonomian kerakyatan yang masih berlaku sampai saat ini.
http://www.anneahira.com/sistem-perekonomian-nasional.htm
Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga dan dengan segala aktivitas ekonominya yang berada di masyarakat.
Sistem Ekonomi menurut Sanusi (2000) menyimpulkan, system ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditunjukan problem dasar setiap perekonomian produksi, distribusi dan konsumsi.
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
2. Sistem-sistem Ekonomi
-Subyek/obyek: manusia (subyek) dan barang ekonomi (obyek)
-Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan.
-Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian.
Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.. Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
-Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
-Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
-Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
-Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
-Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
-Pengaturan motivasi usaha
-Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
-Penentuan pertumbuhan ekonomi
-Pengendalian stabilitas ekonomi
-Pengambilan keputusan
-Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
-Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
-Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik

Sumber: http: //www.kuswanto.staff.gunadarma.ac.id 09/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia-3/

Terdapat tiga macam sistem ekonomi yang terkenal di dunia, yaitu: ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran.
1. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
2. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat.
Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi campuran, di antaranya sebagai berikut:
a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;
b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;
c) kepentingan umum lebih diutamakan;
d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Dalam kenyataan dewasa ini, dua kubu sistem ekonomi, yaitu kapitalis, liberalis, dan sosialislah yang banyak berkembang. Bahkan yang menganut sistem campuran pun pada kenyataannya lebih condong ke salah satunya. Seiring dengan globalisasi dunia yang semakin gencar, sistem kapitalis-liberalis cenderung lebih banyak dipraktikan.
Sumber : Firmansyah, Herlan dan Ramdani, Dani, 2009, Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII /Semester 1 dan 2, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 195 – 197.
http://organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teori_ilmu_ekonomi

3. Sistem Ekonomi Indonesia
Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila, bisa dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis.
Kedua sistem ekonomi tersebut bisa dikatakan tidak mewakili sistem hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai denga budaya bangsa Indonesia sendiri.
Para founding father bangsa Indonesia merancang sebuah sistem kehidupan bangsa yang bisa mempersatukan suku bangsa yang beragam ini. Pancasila menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan tersebut. Pancasila dirancang agar bisa menampung semua aspirasi komponen bangsa ini. Oleh karena itu, pancasila dijadikan sebagai salah satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila juga dijadikan inspirasi untuk merancang sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.Selain itu, dalam menjalankan roda perekonomian, Indonesia harus berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan atas dasar kegiatan ekonomi tidak dibenarkan.
Kegiatan perekonomian yang dijalankan juga semata-mata untuk membentuk persatuan bangsa yang semakin kuat. Kegiatan perekonomian yang merusak persatuan bangsa justru sangat dihindari dan sama sekali tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Pasal ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan perekomian, pada dasarnya, harus dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak dibenarkan adanya bentuk penipuan, penindasan, dan bentuk kejahatan lainnya.
Pasal ini juga seringkali dijadikan dasar untuk kegiatan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggotanya.
Pada pasal 2, dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara. Hal ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa negara berkewajiban membentuk suatu sistem perkonomian yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal memiliki berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, darat, laut, dan udara.
Pada pasal 3, dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada pasal selanjutnya juga dijelaskan prinsip-prinsip dasar perekonomian yang berkeadilan.
Pada pasal 4, dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari pasal ini, jelas terlihat bahwa bangsa Indonesia menginginkan kegiatan perekonomian yang berkelanjutan tanpa harus merusak tatanan alam yang sudah terbentuk seperti yang sering didengungkan akhir-akhir ini.
http://www.anneahira.com/sistem-perekonomian-di-indonesia.htm