INDUSTRIALISASI

Bab 5

Industrialisasi

1. Pendahuluan

Industri berawal dari pekerjaan tukang atau juru. Sesudah matapencaharian hidup berpindah-pindah sebagai pemetik hasil bumi, pemburu dan nelayan di zaman purba, manusia tinggal menetap, membangun rumah dan mengolah tanah dengan bertani dan berkebun serta beternak. Kebutuhan mereka berkembang misalnya untuk mendapatkan alat pemetik hasil bumi, alat berburu, alat menangkap ikan, alat bertani, berkebun, alat untuk menambang sesuatu, bahkan alat untuk berperang serta alat-alat rumah tangga. Para tukang dan juru timbul sebagai sumber alat-alat dan barang-barang yang diperlukan itu. Dari situ mulailah berkembang kerajinan dan pertukangan yang menghasilkan barang-barang kebutuhan. Untuk menjadi pengrajin dan tukang yang baik diadakan pola pendidikan magang, dan untuk menjaga mutu hasil kerajinan dan pertukangan di Eropa dibentuk berbagai gilda (perhimpunan tukang dan juru sebagai cikal bakal berbagai asosiasi sekarang).

Pertambangan besi dan baja mengalami kemajuan pesat pada abad pertengahan. Selanjutnya pertambangan bahan bakar seperti batubara, minyak bumi dan gas maju pesat pula. Kedua hal itu memacu kemajuan teknologi permesinan, dimulai dengan penemuan mesin uap yang selanjutnya membuka jalan pada pembuatan dan perdagangan barang secara besar-besaran dan massal pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Mulanya timbul pabrik-pabrik tekstil (Lille dan Manchester) dan kereta api, lalu industri baja (Essen) dan galangan kapal, pabrik mobil (Detroit), pabrik alumunium. Dari kebutuhan akan pewarnaan dalam pabrik-pabrik tekstil berkembang industri kimia dan farmasi. Terjadilah Revolusi Industri.

Sejak itu gelombang industrialisasi berupa pendirian pabrik-pabrik produksi barang secara massal, pemanfaatan tenaga buruh, dengan cepat melanda seluruh dunia, berbenturan dengan upaya tradisional di bidang pertanian (agrikultur). Sejak itu timbul berbagai penggolongan ragam industri.

           

            2. PEMBAHASAN

1.    Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Awal konsep industrialisasiè Revolusi industri abad 18 di Inggris è Penemuan metode baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas factor produksi.

Sejak itu gelombang industrialisasi berupa pendirian pabrik-pabrik produksi barang secara massal, pemanfaatan tenaga buruh, dengan cepat melanda seluruh dunia, berbenturan dengan upaya tradisional di bidang pertanian (agrikultur). Sejak itu timbul berbagai penggolongan ragam industri.

Industrialisasiè suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam melimpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :

(1)   Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

(2)   Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.

(3)   Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.

(4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

(5) Meningkatkan kemampuan teknologi.

(6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.

(7) Meningkatkan penyebaran industri.

2.    Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

ü  Kemampuan teknologi dan inovasi

ü  Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita

ü  Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat

ü  Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi

ü  Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.

ü  Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi

ü  Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.

3. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.

Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.

Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai negara memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang menjadi obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di posisi terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global, menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.

Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).

4.    Permasalahan Industrialisasi

Industri manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :

ü  Keterbatasan teknologi.

ü  Kualitas Sumber daya Manusia.

ü  Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta.

ü  Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah.

Secara umum, industry manufaktur di Negara-negara berkembang masih terbelakang jika dibandingkan dengan sector yang sama di Negara maju, walaupun di Negara-negara berkembanga ada Negara-negara yang industrinya sudah sangat maju.

Dalam kasus Indonesia, UNIDO (2000) dalam studinya mengelompokkan masalah yang dihadapi industry manufaktur nasional ke dalam 2 kategori, yaitu kelemahan yang bersifat structural dan yang bersifat organisasi.

Kelemahan-kelemahan structural di antaranya:

Ø  Basis ekspor dan pasarnya yang sempit

Ø  Empat produk, yakni kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan alas kaki memiliki pangsa 50% dari nilai total manufaktur

Ø  Pasar tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas

Ø  Tiga Negara (US, Jepang dan Singapura), menyerap 50% dari total ekspor manufaktur Indonesia, sementara US menyerap hampir setengah total nilai ekspor tekstil dan pakaian jadi

Ø  Sepuluh produk menyumbang 80% seluruh hasil ekspor manufaktur

Ø  Banyak produk manufaktur padat karya yang terpilih sebagai produk unggulan Indonesia mengalami penurunan harga di pasar dunia akibat persaingan ketat

Ø  Banyak produk manufaktur yang merupakan ekspor tradisional Indonesia mengalami penurunan daya saing

Ø  Ketergantungan impor yang sangat tinggi

Ø  Tidak adanya industry berteknologi menengah

Ø  Konsentrasi regional

Kelemahan-kelemahan organisasi, di antaranya:

Ø  Industry skala kecil dan menengah (IKM) masih underdeveloped

Ø  Konsentrasi pasar

Ø  Lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan teknologi

Ø  Lemahnya SDM

5.    Strategi Pembangunan Sektor Industri

Startegi pelaksanaan  industrialisasi :

Strategi substitusi impor (Inward Looking).

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapatmenggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan.

Pertimbangan menggunakan strategi ini:

v  Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia

v  Potensi permintaan dalam negeri memadai

v  Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

v  Kesempatan kerja menjadi luas

v  Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang.

Penerapan strategi subtitusi impor dan hasilnya di Indonesia:

v  Industry manufaktur nasional tidak berkembang baik selama orde baru

v  Ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik

v  Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orde baru menimbulkan high cost economy

v  Teknologi yang digunakan oleh industry dalam negeri, sangat diproteksi

Strategi promosi ekspor (outward Looking)

Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.

Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :

§  Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output.

§  Tingkat proteksi impor harus rendah.

§  Nilai tukar harus realistis.

§  Ada insentif untuk peningkatan ekspor.

§   

Kebijakan industrialisasi

§  Dirombaknya system devisa sehingga transaksi luar negeri lebih bebas dan sederhana

§  Dikuranginya fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan Negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sector swasta bersama-sama dengan BUMN

§  Diberlakukannya Undang-undang PMA

6. Dampak Industralisasi

Pengalaman beberapa negara berkembang khususnya negara-negara yang gandrung memakai teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju (core industry) untuk pembangunan ekonominya seringkali berakibat pada terjadinya distorsi tujuan. Keadaan ini terjadi karena aspek-aspek dasar dari manfaat teknologi bukannya dinikmati oleh negara importir, tetapi memakmurkan negara pengekpor atau pembuat teknologi. Negara pengadopsi hanya menjadi komsumen dan ladang pembuangan produk teknologi karena tingginya tingkat ketergantungan akan suplai berbagai jenis produk teknologi dan industri dari negara maju Alasan umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi (iptek) dan industri, searah dengan pemikiran Alfin Toffler maupun John Naisbitt yang meyebutkan bahwa untuk masuk dalam era globalisasi dalam ekonomi dan era informasi harus melewati gelombang agraris dan industrialis. Hal ini didukung oleh itikad pelaku pembangunan di negara-negara untuk beranjak dari satu tahapan pembangunan ke tahapan pembangunan berikutnya.

Pada dewasa ini yang menjadi bahan perdebatan adalah bagaimana menyusun suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semakin meningkatnya populasi manusia mengakibatkan tingkat konsumsi produk dan energi meningkat juga. Permasalahan ini ditambah dengan ketergantungan penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang tersendiri, terpisah dengan industri lain dan lingkungan. Proses industri ini menghasilkan produk, produk samping dan limbah yang dibuang ke lingkungan.Adanya sejumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi, mengharuskan industri menambah investasi untuk memasang unit tambahan untuk mengolah limbah hasil proses sebelum dibuang ke lingkungan. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pengolahan limbah (pendekatan end of pipe) menjadi sangat mahal dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketika jumlah industri semakin banyak, daya dukung alam semakin terbatas, dan sumber daya alam semakin menipis.

Persoalannya kemudian, pada era dewasa ini, apa pun sektor usaha yang dibangkitkan oleh sebuah bangsa maupun kota harus mampu siap bersaing pada tingkat global. Walaupun sebenarnya apa yang disebut dengan globalisasi baru dapat dikatakan benar-benar hadir dihadapan kita ketika kita tidak lagi dapat mengatakan adanya produk-produk, teknologi, korporasi, dan industri-industri nasional. Dan, aset utama yang masih tersisa dari suatu bangsa adalah keahlian dan wawasan rakyatnya, yang pada gilirannya akan mengungkapkan kemampuan suatu bangsa dalam membangun keunggulan organisasi produksi dan organisasi dunia kerjanya.

Tetapi akibat tindakan penyesuaian yang harus dipenuhi dalam memenuhi permintaan akan berbagai jenis sumber daya (resources), agar proses industri dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia, seringkali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup manusia. Hal ini dapat kita lihat dari pesatnya perkembangan berbagai industri yang dibangun dalam rangka peningkatan pendapatan (devisa) negara dan pemenuhan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia.

Teknologi memungkinkan negara-negara tropis (terutama negara berkembang) untuk memanfaatkan kekayaan hutan alamnya dalam rangka meningkatkan sumber devisa negara dan berbagai pembiayaan pembangunan, tetapi akibat yang ditimbulkannya merusak hutan tropis sekaligus berbagai jenis tanaman berkhasiat obat dan beragam jenis fauna yang langka.

Gejala memanasnya bola bumi akibat efek rumah kaca (greenhouse effect) akibat menipisnya lapisan ozone, menciutnya luas hutan tropis, dan meluasnya gurun, serta melumernnya lapisan es di Kutub Utara dan Selatan Bumi dapat dijadikan sebagai indikasi dari terjadinya pencemaran lingkungan kerena penggunaan energi dan berbagai bahan kimia secara tidak seimbang (Toruan, dalam Jakob Oetama, 1990: 16 – 20).

Kasus Indonesia Indonesia memang negara “late corner” dalam proses industrialisasi di kawasan Pasifik, dan dibandingkan beberapa negara di kawasan ini kemampuan teknologinya juga masih terbelakang. Terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh teknologi dan sektor indusri di Indonesia, sesungguhnya telah terjadi kemerosotan sumber daya alam dan peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya pada kota-kota yang sedang berkembang seperti Gresik, Surabaya, Jakarta, bandung Lhoksumawe, Medan, dan sebagainya. Bahkan hampir seluruh daerah di Jawa telah ikut mengalami peningkatan suhu udara, sehingga banyak penduduk yang merasakan kegerahan walaupun di daerah tersebut tergolong berhawa sejuk dan tidak pesat industrinya.

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam UU No. 4 Tahun 1982, yakni masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya.

Dari definisi yang panjang tersebut, terdapat tiga unsur dalam pencemaran, yaitu: sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Pencemaran dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Berkaitan dengan itu, Amsyari (Sudjana dan Burhan (ed.), 1996: 102), mengelompokkan pecemaran alas dasar: a).bahan pencemar yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis, kimiawi, fisik, dan budaya, b). pengelompokan menurut medium lingkungan menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan sosial, c). pengelompokan menurut sifat sumber menghasilkan pencemaran dalam bentuk primer dan sekunder.

7. Klasifikasi Industri 

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau pendekatan. Di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan kelompok.

§  Industri makanan, minuman, dan tembakau

§  Industri tekstil, pakain jadi, dan kulit

§  Industri kayu dan barang-barang dari kayu

§  Industri kertas

§  Industri kimia

§  Industri barang galian bukan logam

§  Industri logam dasar

§  Industri barang dari logam

§  Industri pengolahan lainnya

III. KESIMPULAN

Indonesia hanya sekedar menjadi pasar, sasaran eksploitasi alam, dan sasaran eksploitasi tenagakerja murah bagi kemajuan negeri-negeri kapitalis maju. Produktivitas rata-ratamasih sangat rendah sementara, konsumtivisme dipaksa menjadi budaya dominan.Pengangguran semakin banyak, kemiskinan bertambah, dan praktek percaloan bukansekadar budaya di sektor ekonomi tapi, juga melanda sektor politik dankehidupan sehari-hari masyarakat.

Industrialisasi paling sering dikaitkan dengan revolusi industri di eropa abad kesembilan akhir kedelapan belas dan awal. Permulaan perang dunia kedua juga menyebabkan banyak industrialiazation yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan pusat – pusat kota besar dan juga pinggiran kota. Industrialisasi adalah hasil dari kapitalisme dan dampaknya pada masyarakat masih belum ditentukan sampai batas tertentu , namun telah mengakibatkan angka kelahiran yang lebih rendah dan pendapatan rata rata yang lebih tinggi.

Industrialisasi adalah Proses di mana suatu masyarakat atau negara atau dunia mentransformasikan dirinya dari masyarakat terutama pertanian menjadi salah satu berdasarkan manufaktur barang dan jasa. Masing masing tenaga kerja manual sering digantikan oleh produksi massal mekanik dan pengrajin akan diganti dengan lini perakitan. Karakteristik industrialisasi termasuk penggunaan inovasi teknologi untuk memecahkan masalah yang bertentangan dengan takhayul atau ketergantungan pada kondisi diluar kendali manusia seperti cuaca, serta pembagian kerja lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi.

Jadi bisa diartikan industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari pengembangan yang mantap, penelitian dan penggunaan pengetahuan ilmiah yang dilandasi oleh pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menggunakan alat alat bantu mekanik,kimiawi,mesin dan organisasi serta intelektual dalam produksi, Dan dalam arti sempit, menggambarkan penggunaaan secara luas sumber – sumber tenaga non hayati dalam rangka produksi barang atau jasa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

SUMBER:

http://adistipamula.blogspot.com/2011/03/perekonomian-indonesia-bab.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri

http://ekoarianto.students.uii.ac.id/2009/03/25/dampak-industrialisasi-di-indonesia/

Tambunan, Tulus (2003), “Perekonomian Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta

http://rizkynoviardha.blogspot.com/2011/02/sektor-industri-dan-pertanian.html

http://jammyjack.blogspot.com/2011/03/perekonomian-indonesia-bab-7.html

elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_teknik…/Bab_1.pdf

en.wikipedia.org/wiki/Industrialisation

http://organisasi.org

http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2009/06/11/pembangunan-dan-industrialisasi/
http://rakilmu.blogspot.com

http://pustaka.unpad.ac.id

Sektor Pertanian

Bab 4
SEKTOR PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini saya akan membahas tentang pertanian di Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Menurut anilisi klasik, pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Di Negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor ekonomi lainnya.
Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagi sumber bahan baku bagi keperluan produksi dari sektor-sektor lain seperti industry manufaktur dan perdagangan.
Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan impor. Dan juga sebagai sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Peranan sektor pertanian : kerangka analisis
• Kontribusi Produk
Kontribusi produk pertanian terhadap PDB dapat dilihat dari relasi antar
pertumbuhan dari kontribusi tersebut dengan pangsa PDB awal dari pertanian dan laju pertumbuhan relatif dari produk-produk neto pertanian dan nonpertanian.
Laju penurunan peran sektor pertanian secara relatif di dalam ekonomi cendenrung berasosiasi dengan kombinasi tiga hal berikut. Pangsa PDB awal dari sektor-sektor nonpertanian yang relatif lebih tinggi dari pada pangsa PDB awal dari pertanian, laju pertumbuhan output pertanian yang relatif rendah, dan laju pertumbuhan output dari sektor-sektor nonpertanian relatif tinggi.
Di dalam system ekonomi terbuka, besarnya kontribusi produk terhadap PDB dari sektor pertanian baik lewat pasar maupun lewat keterkaitan produksi dengan sektor-sektor nonpertanian, misalnya industry manufaktur, juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sektor itu sendiri dalam menghadapi persaingan dari luar. Dari sisi pasar, kasus Indonesia menunjukkan bahwa pasar domestik Indonesia didominasi oleh berbagai produk pertanian dari luar negeri, mulai dari beras, buah-buahan, sayuran, hingga daging. Dari sisi keterkaitan produksi, kasus Indonesia menunjukkan bahwa banyak industri seperti industri minyak kelapa sawit (CPO) dan industry barangp-barang dari kayu dan rotan sering mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku di dalam negeri karena komoditi-komoditi tersebut di ekspor dengan harga jual di pasar luar negeri jauh lebih mahal dari pada dijual ke industri-industri tersebut.

• Kontibusi Pasar
Negara agraris dengan proporsi polpulasi pertanian yang besar sepeti di
Indonesia merpakan sumber sangat penting bagi pertumbuhan pasar domestik produk-produk dari sektor-sektor nonpertanian khususnya industry manufaktur. Pengeluaran pentani untuk produk-produk industri, baik barang-barang consumer, maupun barang-barang perantara untuk kegiatan produksi memperlihatkan satu aspek dari kontribusi pasar dari sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi lewat efeknya terhadap pertumbuhan dan diversifikasi sektoral.
Tentu peranan sektor pertanian lewat kontribusi pasarnya terhadap diversifikasi dan pertumbuhan output sektor-sektor nonpertanian yang dijelaskan sangat tergantung pada dua faktor penting yang di anggap sebagai persyaratan. Pertama, dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestic tidak hanya diisi oleh barang-barang buatan dalam negeri dan juga barang impor. Di dalam system ekonomi tertutup, kebutuhkan petani akan barang-barang nonmakan mau tidak mau harus di penuhi oleh industry dalam negeri.
Kedua, jenis teknologi yang digunakan di sektor pertanian yang menentukan tinggi rendahnya tingkat mekanisme atau modernisasi di sektor tersebut. Permintaan terhadap barang-barang produsen buatan industry dari kegiatan-kegiatan pertanian tradisional lebih kecil dibandingkan permintaan dari sektor pertanian yang sudah modern.

• Kontribusi Faktor-faktor Produksi
Ada dua sektor produksi yang dapat dialihkan dari pertanian ke sektor
Nonpertanian, pertama, L: didalam teori Arthur Lewis dikatakan bahwa pada saat pertanian mengalami surplus L (dimana MP dari penambahan satu L mendekati atau sama dengan nol) yang menyebabkan tingkat produktivitas dan pendapatan riil per L di sektor tersebut rendah, akan tetapi transfer L dari pertanian ke industri. Sebagai dampaknya, kapasitas dan volume produksi sektor industry meningkat.
Kedua, modal: surplus pasar (MS) di sektor pertanian bisa menjadi salah satu sumber I di sektor-sektor lain. MS adalah surplus produk (Pp) dikali harga jual (pp).
MS = Pp X pp
Dimana Pp adalah produk yang dijual ke pasar, yakni perbedaan antara output total di sektor pertanian (TPp) dan bagian yang dikonsumsikan oleh petani (Cp):
Pp = TPp - Cp
Jadi, sifat MS dapat digambarkan dengan melihat relasi berikut:
MS = f(pa, TPa, U)
Dimana Pp = TPp dan U = variabel-variabel lain selain TPp dan pp yang juga berpengaruh terhadap MS.
Dalam kata lain, sesuai hukum penawaran, semakin tinggi harga produk pertanian, semakin besar suplai produknya. Demikian juga, semakin banyak output yang diproduksi di sektor peranian, semakin tinggi output yang dipasarkan.
Fenomena ini muncul sebagian karena konsumsi komoditif pertanian dari petani telah mencapai tingkat optimum dan sebagian lagi karena suatu kenaikan di dalam permintaan terhadap barang-barang industri dari petani, yang pada gilirannya untu pertanian yang positif (yang mengakibatkan suatu peningkatan relatif dari harga barang-barang petani vis a vis harga barang-barang industri) dan atau suatu kenaikan output atau dua-duanya akan membuat suatu kenaikan pendapatan petani.
Untuk mendapatkan MS, kinerja sektor pertanian itu sendiri harus baik, dalam arti bisa menghasilkan surplus, dan terakhir ini sangat ditentukan oleh kekuatan sisi surplusnya (teknologi, infrastruktur dan SDM), serta dari sisi permintaan (pasar) oleh nilai tukar antara produk pertanian dengan produk nonpertanian, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Juga harus ada mekanisme yang baik menciptakan atau menjamin kebebasan dalan mentransfer modal dari sektor pertanian ke sektor-sektor nonpertanian, dan mekanisme ini sangat dipengaruhi antara lain oleh pembangunan sektor perbankan dan pasar modal yang baik dan kebijakan moneter yang kondusif sehingga tidak menimbulkan distori di pasar uang atau modal yang dapat menghambat kelancaran arus I antarsektor atau yang dapat mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri.

• Kontribusi Devisa
Pertanian juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan Negara tersebut terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor pertanian Indonesia cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah.
Peran pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan perannya dalam bentuk kontribusi produk. Kontribusi produk dari sector pertanian terhadap pasar dan industri domestic bisa tidak besar karena sebagian besar produk pertanian di ekspor atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industri domestic disuplai oleh produk-produk impor. Artinya peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu factor penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian. Untuk mengatasinya ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu menambah kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produknya. Namun bagi banyak Negara agraris, termasuk Indonesia melaksanakan dua pekerjaan ini tidak mudah terutama karena keterbatasan teknologi, SDM, dan modal.


Faktor-faktor Determinan
Kemampuan Indonesia untuk meningkatkan produksi ditentukan oleh banyak factor yaitu,eksternal dan internal. Yang termasuk dalam factor eksternal adalah iklim walau baggaimanapun kita tidak dapat mengatur cuaca sekalipun mempunyai teknologi yang canggih karna cuaca mudah berubah-ubah sehingga mempengaruhi perkembangan pertanian. Faktor internal termasuk diantaranya luas lahan,bibit,berbagai macam pupuk,pestisida,ketersediaan dan kualitas infrastruktur termasuk irigasi,jumlah dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Sektor Pertanian dan Struktur Perekonomian Indonesia

Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.
Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.

Upaya Indonesia
Demi menekan inflasi di daerah, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama mempermudah akses pembiayaan sektor pertanian. Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia mengatakan, bank sentral bisa menjadi fasilitator untuk memberikan akses kredit ke sektor pertanian dan pangan. "Selain itu, BI juga bisa membantu menghitung manajemen risiko kredit," kata Darmin.
Cara yang dilakukan oleh BI antara lain membuat dialog dan diskusi antara pemerintah daerah, petani dan perbankan, sehingga akan menghasilkan kelancaran akses pemberian kredit kepada petani bahkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Suswono, Menteri Pertanian mengaku, selama ini seretnya pembiayaan menjadi masalah inti sektor pertanian. "Kalangan perbankan masih minim dalam memberikan dukung kredit kepada petani dengan alasan tingginya risiko kredit di kalangan petani dan usaha kecil," jelas Suswono. Untuk mengembangkan sektor pertanian, BI dan pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertanian, Kementrian Perekonomian, dan Kementrian Dalam Negeri, menandatangani nota kesepakatan (MoU). Isinya, pertama, melakukan pemetaan sentra produktif pertanian unggulan. Kedua, menyiapkan petani yang memerlukan dukungan kerdit atau pembiayaan. Ketiga, menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang memerlurkan kredit dan bidang usaha. Terakhir, keempat, pembinaan dan pengawalan kepada petani atau gabungan kelompok tani yang menerima kredit pembiayaan.
Sekadar informasi, Rapat Kordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kedua ditahun 2011 telah melancarkan pendatangan kerjasama untuk mengendalikan inflasi di daerah, terutama dari sisi harga pangan. Pemerintah dan BI menargetkan, rata-rata inflasi nasional bisa mencapai target 4,5% plus minus 1% di tahun mendatang.
Dalam usaha ini seharusnya banyak yang mendukung karna akan membangun Indonesia dalam sektor pertanian dan akan mambagikan keuntungan untuk negara Indonesia.
Firmanzah,PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia



III. KESIMPULAN

Segala sektor pertanian di Indonesia sangat berperan penting bagi perekonomian Negara kita. Dengan adanya sektor pertanian, itu dapat menunjang pendapatan devisa Negara kita perkapita. Akan tetapi, peran sektor pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradikasi sebelumnya, kontribusi produk dari sektor pertanian terhadap pasar dan industri domestik bisa tidak besar karena sebagian besar produk pertanian di-ekspor dan atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industry domestik disuplai oleh produk-produk impor. Dalam kata lain, usaha peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya, usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu faktor penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian.
Jadi untuk menghindari trade-off seperti ini, maka ada dua hal yang perlu dilakukan di sektor pertanian, yakni menambah kapasitas produksi di satu sisi, dan meningkatkan daya saing produk-produknya di sisi lain. Namun, bagi banyak LDCs termasuk Indonesia, melaksanakan dua pekerjaan ini tidak mudah, terutama karena keterbatasan teknologi, SDM, dan K.
Dengan teknologi yang canggih dan SDM yang professional, pertanian di Indonesia akan cepat maju dan akan meng-stop impor barang-barang kebutuhan sehari-hari yang akan merugikan dan mengurangi kas Negara itu. Yang ada malahan kita dapat meng-ekspor barang-barang hasil produksi kita sendiri ke Negara luar tanpa diragukan lagi kualitas dan mutu produk kita.



IV. DAFTAR PUSTAKA

Sumber:
Tambunan, Tulus T.H. 2003. PEREKONOMIAN INDONESIA. Ghalia Indonesia : Jakarta
Sariono Endro, dkk. 2007. Manusia dan Perilakuan Ekonomi. Jakarta: Ganeca Exact
http://metrotvnews.com/metromain/analisdetail/2010/06/09/23/Sektor-Pertanian-dan-Struktur-Perekonomian-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_akuntansi_yang_berlaku_umum

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Bab 3

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

                   I. PENDAHULUAN

          Kemiskinan, kata itu nampaknya sudah tak asing dalam telinga kita apa lagi bagi Negara Indonesia ini. Masalah kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang klise bagi kita. Sudah di usahakan untuk dipecahkan masalah itu, tapi hasilnya hingga sekarang kata miskin masih melekap pada Negara kita ini. Harusnya anggapan Negara miskin tidak layak untuk bangsa yang kaya akan hasil bumi dan alamnya.

          Dewasa ini, perekonomian Indonesia sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian kita sudah mulai meningkat dihitung dari pendapatan perkapita kita tiap tahun.

Dalam bab ini akan membahas tentang masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang ada di Indonesia, terkait dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan. Sepertinya kesenjangan pendapatan di Negara ini cukup jauh jika dilihat dari lokasi penduduk dan mata pencaharian mereka.

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat.

Pada bab ini, mencoba memaparkan secara global kemiskinan Negara-negara di dunia ketiga, yaitu Negara-negara berkembang yang nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua Asia.

     II. PEMBAHASAN

1.   Permasalahan Pokok

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.

2.    Konsep dan definisi

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pengertian mengenai kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, dalam hal ini Sumodiningrat (1989) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi lima jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara.

     1. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (basic needs), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
     2. Kemiskinan relatif adalah apabila seseorang yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif ini erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural, yakni kesenjangan akibat kebiijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.
     3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh acuan pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
     4. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
 (a). Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif
 (b). Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (yaitu daerah-daerah kritis sumberdaya alam dan daerah terpencil)
 (c). Rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
     5. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang terjadi akibat adanya :
 (a). Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi.
 (b). Perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan.
 (c). Bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Pengklasifikasian jenis-jenis kemiskinan seperti tersebut diatas bertujuan agar program-program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan efektif dalam penaggulanganya.

Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan – kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain lain. 

Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu di barengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro-poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik.

Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].

Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

3.   Pertumbuhan, kesenjangan dan pendapatan

·         Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.  Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an.  Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets.  Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik.  Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

·         Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.  Tingkat Kesenjangan: pangsa dari 20% penduduk terkaya dalam jumlah pendapatan periode.

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s  dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga. Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan

4.   Penemuan Empiris

1. Distribusi Pendapatan

          Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susens). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distibusi pendapatan masyarakat. Demikian pula pengertian pendapatan, yang artinya pembayaran yang didapati karena bekerja atau menjual jasa, tidak sama dengan pengetian kekayaan.

Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distrubusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius, data pengeluaran konsumsi  bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya.

 Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDS lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif.

Berikut adalah nilai rasio gini Indonesia menurut daerah perkotaan dan pedesaan mulai tahun 1990-1999.

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Nasional
1990	0,34	0,25	0,32
1993	0,33	0,26	0.34
1994	0,35	0,26	0,34
1995	0,35	0,27	0,35
1996	0,35	0,27	0,36
1997	0,35	0,26	0,37
1998	0,33	0,26	0,32
1999	0,34	0,26	0,33

Yang menarik dari data susenas tersebut adalah bahwa ternyata krisis ekonomi tidak membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan menjadi tambah parah, bahkan kelihatannya cenderung menurun. Dan angka Indeks Gini di pedesaan selalu lebih rendah dari pada di perkotaan.

  2. Kemiskinan

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama meliahat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita I hingga 1997 (sebelum krisis eknomi). Berdasarkan fakta ini selalu muncul pertanyaan, apakah memang laju pertymbuhan yang tingii dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau apakahmemang terdapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?.

Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan  tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

5.   Kebijakan Antikemiskanan

Kebijakan antikemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, ILO, dan lain-lain pada tahun 1970, pada saat komite dari PBB untuk perencanaan pembangunan masyarakat menyiapkan suatu deklarasi untuk Dekade Pembagunan Kedua dari PBB yang isinya adalah:.. the efforrs needed are best characterized by what is sometimes called the necessary ‘war on poverty’. Komite tersebut mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan, penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan social lainnya sebagai tujuan penting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat. 

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Pada tahun 2000, Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun di atas tiga pilar, yakni: pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemierintah yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan memperkuat pertisipasi mereka didalam proses-proses politik dan pengembalian keputusan pada tingkat local. Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan-goncangan yang merugikan, lewat manajemen yag lebih baik dalam menangani goncangan-goncangan ekonomi makro dan juga jaringan-jaringan pengamanan yang lebih komprehensif. Sedangkan, kesempatan adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap dua asset penting, yakni modal fisik dan modal manusia (SDM) dan peningkatan tingkat dari pengemalian dari asset-aset tersebut. Kebijakan antikemiskinan di Indonesia terefleksi dari besarnya pegeluaran dalam APBN ntuk membiayai program-program pemberantasan kemiskinan di tanah air.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

     i.        Intervensi jangka pendek, berupa :

a.    Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

b.    Manajemen lingkungan dan SDA

c.    Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

d.   Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan

e.    Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

    ii.        Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :

a.    Pembangunan/penguatan sektor usaha

b.    Kerjsama regional

c.    Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

d.   Desentralisasi

e.    Pendidikan dan kesehatan

f.    Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

g.    Pembagian tanah pertanian yang merata.

6.   Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

·         Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

·         Angkatan Kerja,

Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja.

·         Sisanya merupakan bukan tenaga

Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia [Pulau Jawa]. Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat [Soejadmoko, 1980].

Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemiskinan juga tidak semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan – kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain lain. 

Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selaludi barengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].

Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

III. KESIMPULAN

          Menurut penulis, kemiskinan di Indonesia tidak akan berubah jika masyarakat dan pemerintahnya tidak saling bekarja sama. Terlalu banyaknya penduduk di Indonesia merupakan salah satu pemicu kemiskinan di Indonesia, kenapa? Karena dengan banyaknya penduduk di suatu Negara, tingkat penangguran makin banyak pula. Angka kelahiran meningkat, pendidikan kurang di nomor satukan, itu juga merupakan salah satu faktornya. Di Indonesia SDM yang terlatih dan profesional masih sangat minim sekali. Masyarakat daerah di Indonesia masih menganut adat istidadat mereka, “banyak anak banyak rezeki”. Padahal di zaman sekarang, biaya hidup makin mahal dan butuh perjuangan untuk bertahan hidup seperti sekarang.

Contohnya desa saya sendiri, Sobo, Grobogan, Jawa Tengah, pendidikan di desa ini sangat tidak dihiraukan oleh masayarakat desa itu. Rata-rata usia sekolah SMP, mereka bukannya melanjutkan untuk kejenjangan yang lebih tinggi malah memilih untuk bekarja di kota-kota besar. Selain faktor keuangan keluarga mereka juga berfikir, untuk apa bersekolah tinggi jika ujung-ujungnya untuk berkerja dan menikah juga. Di desa saya, usia menikah rata-rata terjadi pada usia 17^th untuk wanitanya, jika untuk prianya pada usia 20^th. Usia produktif yang sangat muda untuk membina rumah tangga. Dengan banyaknya menikah di usia muda, itu juga menambah tingakat kepadatan penduduk di Indonesia.

Banyaknya penduduk usia produksi hijrah ke Ibukota dengan iming-iming tinggal di Ibukota hidup akan sejahtera. Kenyataannya tidak, malah terlalu banyak pengangguran, pengemis, gelandangan dan hidup luntang-lantung tanpa arah.

Pemerintah juga hanya mementingkan bagaimana Negara ini baik dimata dunia, seperti Politik Mercusuar yang terjadi pada era Orde Lama. Saya merasa, pemerintahaan Indonesia selalu meng-import bahan-bahan pokok sehari-hari. Padahal Negara ini terkenal sebagai Negara agraris dan perairan, mengapa tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, mengapa hanya bisa meng-import barang-barang dari luar. Kegiatan ini bukan hanya mengeluarkan dan menghabiskan kas Negara saja melainkan beberapa tahun kedepan kita akan keteteran dalam hal uang jika terus begini.

Banyak pendapat yang mengatakan faktor-faktor dan penyebab kesimpulan tentang tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia, berikut adalah beberapa pendapat:

Kondisi Umum Masyarakat

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi Aking.”

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2000 kasus balita kekurangan gizi dan 206 anak di bawah lima tahun gizi buruk. Sedangkan di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus.

Dampak Kemiskinan

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.
* pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.

* kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.

* pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

* kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.

* konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.

Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.

Pendapat lain mengatakan, ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.

Kesenjangan  dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang kompleks sejalan dengan perjalanan bangsa, baik melalui faktor eksternal maupun internal. Kemiskinan merupakan penyakit utama dunia ketiga, ketika ketidakmampuan mengeksploitasi sumber daya dimanfaatkan oleh pemilik kapital dan negara maju atas nama globalisasi.

Persoalan politik tidak terlepas ketika  sebuah kebijakan tidak  memihak struktur kelas bawah (grass root), siklus ekonomi tidak terjadi, kemacetan pasar karena keterbatasan daya saing dan daya jual.  Kewirausahaan tidak ditanamkan dan ketika aliran kemakmuran tidak didistribusikan secara merata.

Persoalan kebijakan merupakan masalah mendasar ketika negara dunia ketiga berupaya merestrukturisasi  sistem perekonomian, sistem perpajakan dan sistem investasi dan kasus untuk negara ketiga adalah sistem pengucuran modal kredit yang selalu tidak adil dan memihak.

Kasus tingginya angka kemiskinan di Indonesia, membuat sebagian orang tidak percaya apakan orang Indonesia benar-benar miskin, apakah pertumbuhan ekonomi begitu rendah, apakah angka inflasi melambung ketika mobil-mobil mewah berkeliaran di jalan, ketika villa-villa megah dibangun dan ketika para pejabat birokrasinya berlomba-lomba mengadakan perjalanan keluar negeri.

Pendapat selanjutnya, Tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang dan dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu hasil pembangunan ekonomi ditanah air selama ini. Namun masih banyak permasalahan dengan kemiskinan dan kesenjangan.
Hingga saat ini, penentu garis kemiskinan masih berdasarkan kebutuhan fisik dan pendidikan tinggi. Tanpa adanya pendidikan yang baik tidak akan bisa terjadi progres di dalam kehidupan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Sumber:

Tambunan, T.H Tulus. 2003. PEREKONOMIAN INDONESIA. Jakarta: Ghalia Indonesia

http://tiwimuliawan.blog.com/2009/10/13/ekonomi-indonesia/

http://www.oppapers.com/essays/Kemiskinan-Dan-Kesenjangan-Pendapatan/309992

http://zhes.wordpress.com/2011/02/28/adanya-kemiskinan-dan-kesenjangan/

http://blog.uin-malang.ac.id/nita/2011/01/06/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/

http://lisnaaswida.blogspot.com/2011/03/bab-4-kemiskinan-dan-kesenjangan.html

http://blog.uin-malang.ac.id/nita/2011/01/06/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/

http://miradturahman.blogspot.com/2008/07/pengertian-konsep-kemiskinan-dan.html

http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/

http://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2011/02/11/tugas-1-perekonomian-indonesia-terhadap-kemiskinan/